Dalam sebuah organisasi, setiap elemennya pasti memiliki jobdesk (tugas) masing-masing. Mulai dari ketua, kepala bidang, ketua divisi hingga anggota pastilah memilikinya. Namun, ada posisi yang memiliki jabatan cukup tinggi namun uniknya jabatan tersebut tidak selalu memiliki jobdesk yang jelas sebagaimana dimiliki yang lain. Posisi itu adalah posisi Wakil dalam organisasi.
Sering kita melihat dan mendengar tanggapan di kampus seorang wakil ketua dicap gabut (gaji buta) saat menjalankan sebuah kepanitiaan/organisasi. Bahkan, tanggapan yang seperti ini bukan hanya di level kampus saja lho. Seorang wakil presiden pun sejatinya tidak memiliki jobdesk yang jelas. Jobdesk yang diterima wakil presiden amat sangat bergantung kepada sang presiden itu sendiri. Ketika presiden memang menginginkan wakilnya saja yang bekerja, it’s ok. Namun, ketika presiden meminta wakilnya untuk diam dan “nerimo” apa kata bos maka yang terjadi adalah seperti fenomena umum sekarang ini.
Bahkan, belum lama ini Wakil Gubernur DKI Jakarta MENGUNDURKAN diri dari jabatannya dengan alasan tidak diberdayakan oleh sang Gubernur. Di satu sisi tindakan Wakil Gubernur tidak menunjukkan integritasnya dalam membantu Gubernur. Namun, sang Gubernur pun juga sah-sah saja bila tidak memberikan kerjaan apa pun kepada wakilnya karena bisa selesai dengan baik tanpa perlu dibantu.
Nah, bila kita melihat di sekeliling kita tidak sedikit fenomena yang mirip. Apakah memang wakil itu dibutuhkan? Kalau dibutuhkan harus diberdayakan seperti apa?
Ya, bagaimana pun juga kebutuhan akan wakil ketua dikembalikan kepada gaya memimpin “Bos”. Kalau saya sendiri sih bila berada pada top-level organisasi lebih suka tidak menggunakan wakil, namun saya akan membagi jobdesk saya secara struktural ke beberapa PJ (Penanggung Jawab) Bidang. Bagaimana dengan anda?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar